Ihwal Anak Di Luar Nikah

shares |

Assalamualaikum Wr. Wb. Semoga Postingan Yang Kita Suguhkan bisa bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan berkomentar ya Sahabat :) Terima Kasih
Advertisement
Advertisement
AkuIslam.ID - Setiap anak yang terlahir dari rahim ibunya adalah suci. Namun jika terlahir dari hubungan di luar pernikahan seringkali membuat anak 'terpinggirkan' karena statusnya yang dianggap tidak sah.

Ilustrasi

Zina dan perkosaan sudah pasti menyisakan ekses besar, yakni bilamana ataupun perempuan korban perkosaan mengandung. Secara otomatis, jabang bayi yang kelak lahir tersebut secara hukum tidak memiliki ayah atau bahkan tidak diketahui secara jelas siapa ayahnya. Sebab dalam Kompilasi Hukum Islam maupun fikih Islam, seorang anak tidak dianggap anak sah bilamana bukan terlahir dari perkawinan yang sah.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa anak yang sah adalah: 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 2). Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Selama ini, anak di luar perkawinan seringkali dilekatkan dengan perbuatan yang menyebabkan si anak terlahir. Bilamana anak terlahir dari hubungan zina, maka disebut anak zina, atau bila terlahir akibat perkosaan, maka anak hasil perkosaan, dan seterusnya mengikuti ekses tindakan di luar kelaziman pernikahan.

Secara Spesifik Kompilasi Hukum Islam pun memang tidak menyebut ihwal anak hasil zina/perkosaan dan seterusnya. Tetapi, bilamana terlahir anak di luar perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap anak di luar nikah yang nasabnya dilekatkan kepada ibunya.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa "anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya."

Di samping itu, dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: "Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir."

Menurut Hasanayn Muhammad Makluf anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami-istri yang tidak sah. Hubungan suami-istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi') antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan. Selain itu, hubungan suami istri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah.

Kata Hasanyn lagi, meskipun istilah anak zina merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya. Ini bertujuan agar anak sebagai hasil hubungan zina tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandang dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan.

AKIBAT HUKUM

Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (Genetiknya), yaitu:

1. Hubungan Nasab.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pihak ibu saja tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.

Dalam hadits juga dijelaskan "Anak yang lahir untuk pemilik kasur (yakni: anak yang dilahirkan oleh istri seseorang atau budak wanitanya adalah miliknya), dan seorang pezina adalah batu (yakni: tidak punya hak pada anak hasil perzinaannya)." (HR Al Bukhari dan Muslim).

2. Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi HUkum Islam, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak. Seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali pernikahan.

Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d).

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu, secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

3. Hak-Hak Waris

Anak hasil hubungan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan waris-mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya".

Hal tersebut selaras dengan hadits dari Aisyah dan Abu Hurairah dari Rasulullah bahwa beliau bersabda: "Anak yang lahir untuk pemilik kasur (yakni: anak yang dilahirkan oleh istri seseorang atau budak wanitanya adalah miliknya), dan seorang pezina atau batu (yakni: tidak punya hak pada anak hasil perzinaannya)." (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

4. Hak Perwalian

Apabila dan satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkannya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, akil dan baligh.

Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

DIADOPSI

Tak jarang statusnya yang dianggap tidak sah membuat anak di luar nikah terlantar. Oleh karena itu, banyak pula orang (pasangan-suami istri) berinisiatif mengadopsinya. Dalam hal ini sebenarnya dibenarkan bagi siapapun yang akan memelihara anak di luar nikah tersebut. Bahkan hal tersebut tergolong perbuatan terpuji.

Namun tidak dibenarkan apabila nasabnya memakai nasab orangtua yang memelihara/mengangkatnya. Juga, anak yang kelak akan dipeliara tersebut bukanlah mahram bagi orang tua angkatnya kecuali melalui jalur syar'i, yaitu dengan disusui sehingga dia menjadi anak susuannya.

Adapun keberadaan dia sebagai anak zina, maka dosa ibunya tidaklah menyebabkan dia boleh diperlakukan seenaknya, karena seseorang tidak menanggung dosa yang tidak dia lakukan. "Tidaklah seseorang itu menanggung dosa orang lain." (An-Najm: 38).

Baca Juga Yang Lainnya:

loading...